#NgopiBarengKamu3 "Inikah Rasanya Jadi Mahasiswa"

        Mahasiswa. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata mahasiswa? Tentu kata itu sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Mungkin di benak kalian ada yang berpendapat bahwa mahasiswa identik dengan demo, yang selalu menentang keputusan pemerintah. Ada juga yang berfikir bahwa menjadi mahasiswa itu seperti FTV yang sering kita tonton, hanya kuliah, kantin, kencan dan kosan. Mahasiswa adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa. Arti mahasiswa sendiri menurut KBBI adalah orang yang belajar di perguruan tinggi secara administrasi terdaftar sebagai murid perguruan tinggi. Sebenarnya peran mahasiswa tidak hanya pada administrasi saja, tetapi lebih dari itu.

Nah untuk mengetahui peran mahasiswa apa saja yang dapat dilakukan oleh mahasiswa baru 2014, IYP Institute sebagai organisasi kepemudaan dan politik mengadakan acara Ngopi Bareng Kamu (NGObrol PIntar Bareng KAwula MUda) pada tanggal 22 September 2014 pukul 19.00 yang bertemakan “Inikah Rasanya Mahasiswa?”. Pembicara pada Ngopi Bareng Kamu 3 ini terdiri dari tiga kategori yang berbeda, yaitu sebagai aktivis Miqdad Haqqony (Wapres BEM KM Undip 2014), sebagai olahragawan Andre Harbib P (Atlet Taekwondo Undip) dan sebagai entrepreneur M. Rifqi Alaudin (Owner Cadamprex & Shake). Pembicara pada Ngopi Bareng Kamu 3 ini harus menjadi motivasi bagi para mahasiswa baru untuk menentukan mau berperan sebagai apakah saat sudah menjadi mahasiswa. Apakah mahasiswa baru ini akan menjadi aktivis, olahragawan, enterpreneur (pengusaha) atau yang lainnya.

Pembicara pertama adalah Miqdad Haqqony yang diamanahkan sebagai wapres BEM KM Undip 2014. Beliau menceritakan tentang dunia aktivis yang digelutinya. Menurut beliau, kembali ke pada diri masing-masing. Memilih jalan yang mana dan sebagai apa saat menjadi mahasiswa. Karena mahasiswa berperan sebagai penyambung lidah masyarakat. Masuk ke ranah organisasi (menjadi aktivis) adalah pilihan. Ranah organisasi bertugas untuk memberikan pelayanan kepada sesama mahasiswa. Setiap mahasiswa berperan untuk mengharumkan nama almamater yaitu alamater Diponegoro. IYP institute, UKM dan BEM bermanfaat untuk mewadahi mahasiswa untuk berperan dalam mengharumkan almamater. Untuk itulah mahasiswa harus mencoba untuk mengharumkan nama almamater Diponegoro. Salah satu caranya bisa dengan masuk ke ranah organisasi. Dengan bergabung di ranah organisasi kita dapat belajar bagaimana cara mengelola diri dan bagaimana menempatkan diri di tempat yang baru. Intinya menjadi mahasiswa harus bermanfaat bagi setiap orang

Pembicara kedua yaitu Andre Hardib (Atlet Taekwondo Undip). Menurut beliau, menjadi mahasiswa itu pilihan. Pilihan apakah kita akan bermain-main saja atau menjadi berprestasi. Salah satu pilihan menjadi berprestasi adalah di bidang olahraga. Walaupun menjadi atlet, mahasiswa juga bisa aktif sebagai aktivis. Bahkan dapat berperan penting dalam organisasi. Hidup itu tidak hanya pilihan, tetapi adalah tantangan untuk menjajaki hidup yang lebih baik.

Pembicara ketiga adalah M.Rifqi Alaudin (Owner Cadamprex & Shake). Menjadi entrepreneur merupakan cita-cita. Perjalanan menjadi pengusaha tidak mudah, dimulai dari bawah. Seperti yang dilakukan oleh M.Rifqi yang memulai karir berbisnisnya sebagai penjual pulsa dan sekarang menjadi owner rumah makan. Tentu menjadi pengusaha tidak harus langsung sukses, bahkan beberapa kegagalan dapat dialami. Yang membuat kita berbeda adalah kita bangkit setelah mengalami kegagalan.

Video Ngopi Bareng Kamu 3 “Inikah Rasanya Mahasiswa” dapat dilihat di https://www.youtube.com/watch?v=UGWQ6YehFfg

IYP Institute

Menggagas Asa Untuk Indonesia

Pemungutan Yang (Nyaris) Terenggut

Hari-hari ini khalayak luas mulai ramai oleh sebuah proses di gedung parlemen. Gagasan baru yang dilontarkan menuai perdebatan. Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menjadi terobosan- belum satu dasawarsa berjalan- sudah hampir dijegal ditengah jalan. Mayoritas fraksi di parlemen- yang notabene sudah diujung masa jabatan- bersikukuh untuk mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan lagi pada pilihan dari sebuah proses pemungutan secara luas.

Upaya penjegalan pada perjalanan pilkada didasari asumsi bahwa pilkada selama ini dianggap boros pada hal pembiayaan, disisi lain asumsi bahwa pilkada juga rawan untuk memicu konflik horizontal di masyarakat, serta fenomena akhir-akhir ini dimana banyak kepala daerah hasil pemilihan langsung justru masuk bui karena bermacam hal. Selain tiga alasan diatas, ada pula dari pihak yang medukung menyebut bahwa dengan dikembalikannya proses pemilihan kepala daerah pada DPRD, maka koordinasi antar kepala daerah, dalam hal ini Bupati-Walikota pada Gubernur akan lebih mudah, asumsinya adalah apabila dipilih oleh DPRD maka kepala daerah terpilih akan berasal dari partai pemenang di daerah bersangkutan, yang kemungkinan kepala daerah terpilih berasal partai pemenang mayoritas di daerah tersebut semakin besar. sehingga mereka yang terpilih adalah mereka yang golongannya sama, dan memudahkan koordinasi diantara mereka dianggap lebih mudah.

Empat dalil yang kini acap terdengar menurut penulis tidak terlalu kuat untuk kembali-mengembalikan hak memilih kepala daerah dari rakyat pada DPRD. Pertama demokrasi memang mahal, karena dipaksa untuk melibatkan seluruh warga –yang pastinya pada mereka yang sudah memenuhi ketentuan, tetapi menurut penulis tidak ada yang jauh lebih mahal dibandingkan kebebasan rakyat menggunakan hak memilih pemimpinnya, hingga level terdekat dengannya.

Dua, kerawanan konflik horizontal sebagai akibat dari pilkada yang selama ini dihelat, seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah, partai politik, aparat keamanan, untuk melakukan upaya pendidikan pada rakyat- utama pemilih, serta memperbaiki sistemnya serta upaya pengendaliannya, bukan justru mengurangi ihwal hak rakyat untuk memilih atau bahkan menghilangkannya.

Dalil ketiga soal korupsi kepala daerah yang diidentikkan sebagai akibat dari biaya mahal hasil proses pilkada langsung yang memaksa calon kepala daerah mengeluarkan banyak biaya, yang kemudian beberapa dari mereka ketika terpilih melakukan apa saja untuk mengembalikan modalnya. Menurut penulis, hal yang sama juga akan terjadi ketika hak memilih kepala daerah dikembalikan pada DPRD. Mari kembali ingat preseden buruk yang terjadi lebih dari  10 tahun lampau ketika kepala daerah adalah hasil pilihan dari mereka yang ada di gedung dewan daerah. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD menurut penulis justru rawan kepentingan, marak aksi traksaksional dan minim pengawasan! Dalil keempat mengenai susahnya koordinasi adalah ihwal kesadaran dari pimpinan daerah, mereka seharusnya –yang menjadi kepala daerah- tidak lagi memandang kepentingan partainya tetapi jauh lebih mulia bahwa mereka seharusnya menepati sumpah mereka untuk kepentingan rakyatnya, sehingga egoisme kepartaian bukan pula menjadi alasan untuk melemahkan koordinasi antar kepala daerah.

Sesungguhnya jika kita mau jernih melihat, pilkada langsung yang selama ini digelar, adalah implementasi nyata dari demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang ditopang dan melibatkan partisipasi warga dalam penentuan pemimpinnya daerah. Kita juga tak boleh ingkar bahwasanya pilkada langsung juga telah menghasilkan banyak kepala daerah yang memiliki prestasi yang selama ini kita saksikan, juga telah membuka ruang bagi siapa saja untuk dapat mengajukan diri untuk dipilih rakyat, baik yang bersangkutan berasal dari partai maupun perseorangan.

Semoga pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat tetap menjadi udara segar dalam perpolkitikan kita mulai terpapar, lantas patut berharap pula bahwa pilkada langsung dapat menumbuhkan “ bibit-bibit unggul ” ditengah gersangnya lahan perpolitikan kita. Semoga pula mereka yang punya kuasa menjadi wakil kita disana, sebetul-betulnya mewakili kepentingan dan memperjuangkan hak konstitusional kita.

Ditulis oleh : Khanif Idris, S.IP

Presiden Indonesia Youth Political Institute
@khanif_09/081225141312/ khanifidris.blogpot.com